Kebijaksanaan Pemerintah Mengatasi Kondisi Ekonomi

Pemerintah melakukan berbagai upaya dan cara untuk mengatasi kondisi ekonomi saat ini.

Di tengah Krisis ekonomi

secara serius telah diupayakan untuk diatasi dengan melaksanakan kebijaksanaan ekonomi baik

yang bersifat makro maupun mikro. Dalam jangka pendek kebijaksanaan ekonomi tersebut

memiliki dua sasaran strategis, yaitu pertama, mengurangi dampak negatif dari krisis tersebut

terhadap kelompok penduduk berpendapatan rendah dan rentan; dan kedua, pemulihan

pembangunan ekonomi ke jalur petumbuhan yang tinggi. Kedua tugas tersebut sangat penting

antara lain karena:

(1) Meluasnya pengangguran akibat krisis yang terjadi di satu pihak dapat memicu timbulnya

kerusuhan sosial, sementara di lain pihak apabila berlangsung lama dapat menurunkan daya

saing angkatan kerja, karena mereka tidak mampu lagi menguasai perkembangan

ketrampilan baru yang sangat diperlukan.

(2) Kapasitas produksi baik pada industri pengolahan maupun sarana dan prasarana

pengangkutan, komunikasi, serta energi yang menganggur tanpa pemeliharaan yang baik

akan menjadi rusak.

(3) Meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya secara berlanjut,

pada gilirannya akan menambah jumlah penduduk miskin karena daya beli mereka akan

terus merosot.

(4) Kemunduran dalam pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan terutama bagi putraputri

penduduk berpendapatan rendah, akan mengganggu upaya pemberdayaan kelompok

penduduk tersebut di masa datang.

1. Kebijaksanaan Ekonomi Makro

Kebijaksanaan ekonomi makro yang telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya

menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing adalah melalui

kebijaksanaan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang, dengan membatasi defisit

anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan dana dari luar negeri.

Kebijaksanaan moneter yang ketat dengan tingkat bunga yang tinggi selain dimaksudkan untuk

menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, dengan menahan

naiknya permintaan aggregat, juga untuk mendorong masyarakat meningkatkan tabungan di

sektor perbankan. Meskipun demikian pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tingkat bunga

tinggi dapat menjadi salah satu faktor terpenting yang akan berdampak negatif terhadap kegiatan

ekonomi atau bersifat kontraktif terhadap perkembangan PDB. Oleh karena itu tingkat bunga

yang tinggi tidak akan selamanya dipertahankan, tetapi secara bertahap akan diturunkan pada

tingkat yang wajar seiring dengan menurunnya laju inflasi.

2. Kebijaksanaan Ekonomi Mikro

Kebijaksanaan ekonomi mikro yang ditempuh pemerintah, ditujukan, antara lain,

a) untuk mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi terhadap kelompok penduduk

berpendapatan rendah dikembangkannya jaring pengaman sosial yang meliputi program

penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, mempertahankan tingkat pelayanan

pendidikan dan kesehatan pada tingkat sebelum krisis serta penanganan pengangguran dalam

upaya mempertahankan daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah;

b) menyehatkan sistem perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap

keberadaan lembaga perbankan;

c) merestrukturisasi hutang luar negeri;

d) mereformasi struktural di sektor riil; dan

e) mendorong ekspor.

a) Jaring Pengaman Sosial

Dalam kaitan ini berbagai langkah telah dilakukan untuk menambah alokasi anggaran rutin

(khususnya untuk subsidi bahan bakar minyak, listrik dan berbagai jenis makanan kebutuhan

pokok), mempertajam prioritas alokasi dan meningkatkan efisiensi anggaran pembangunan.

Hal ini dilakukan melalui peninjauan kembali terhadap program dan kegiatan proyek

pembangunan, antara lain, dengan:

1) menunda proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang belum mendesak;

2) melakukan realokasi dan menyediakan tambahan anggaran untuk bidang pendidikan

dan kesehatan;

3) memperluas penciptaan kerja dan kesempatan kerja bagi mereka yang kehilangan

pekerjaan, yang dikaitkan dengan peningkatan produksi bahan makanan serta

perbaikan dan pemeliharaan prasarana ekonomi, misalnya jalan dan irigasi, yang dapat

memperlancar kegiatan ekonomi; dan

4) memperbaiki sistem distribusi agar berfungsi secara penuh dan efisien yang sekaligus

meningkatkan partisipasi peranan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.

Sebagai akibat dari peninjauan kembali seluruh program dan kegiatan proyek pembangunan,

total anggaran dalam revisi APBN untuk sektor pertanian, pengairan, perdagangan dan

pengembangan usaha, pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, perumahan dan

permukiman, dalam tahun anggaran 1998/99 tidak hanya mengalami peningkatan yang

cukup besar dibandingkan dengan APBN sebelum revisi, tapi secara riil juga lebih besar dari

realisasi anggaran pembangunan tahun 1997/98, sedangkan alokasi anggaran pembangunan

untuk sektor lainnya secara riil mengalami penurunan.

Implikasi dari pelaksanaan program jaring pengaman sosial yang disertai langkah

penyesuaian untuk mempertajam prioritas alokasi dan peningkatan efisiensi anggaran

pembangunan, pemerintah tidak dapat menghindari terjadinya defisit yang sangat besar,

lebih kurang 8,5 persen terhadap PDB, dalam revisi APBN 1998/99. Hal ini disebabkan oleh

karena penerimaan dalam negeri dalam kondisi kontraksi PDB serta menurunnya harga

migas di pasar internasional sangat sulit untuk dapat ditingkatkan, walaupun sudah termasuk

adanya divestasi dalam BUMN.

Pemerintah sangat menyadari bahwa defisit APBN sebesar 8,5 persen terhadap PDB tidak

sustainable, itulah sebabnya akan diupayakan untuk menurunkannya minimal menjadi

setengahnya pada tahun 1999/2000 dan mengembalikan anggaran menjadi berimbang dalam

jangka waktu 3 tahun. Sehubungan dengan ini akan terus dikaji langkah-langkah untuk

menetapkan pemberian subsidi yang lebih tepat dan pelaksanaan program lain dalam

kerangka jaring pengaman sosial. Pemantauan dan evaluasi program penciptaan lapangan

kerja serta program di bidang pendidikan dan kesehatan akan terus disempurnakan agar

dapat dipastikan bahwa yang memperoleh manfaat terutama adalah penduduk miskin. Di

samping itu peningkatan kinerja penerimaan negara dan manajemen pengeluaran negara

akan merupakan unsur terpenting dalam upaya menekan defisit anggaran. Dalam kaitannya

dengan upaya memperkuat manajemen pengeluaran, akan disusun kerangka prioritas dalam

pengeluaran negara yang lebih jelas, persiapan penyusunan anggaran yang lebih efisien,

kontrol manajemen kas, serta penyusunan laporan yang komprehensif, akurat dan tepat

waktu.

Penerimaan negara dari perpajakan diupayakan untuk ditingkatkan dengan menghilangkan

berbagai bentuk pengecualian terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai; meningkatkan

nilai jual objek pajak atas PBB (pajak bumi dan bangunan) sektor perkebunan dan

kehutanan serta meningkatkan pendapatan pajak bukan migas melalui peningkatan cakupn

audit tahunan, penyempurnaan program audit PPN dan peningkatan penerimaan tunggakan

pajak. Sementara itu upaya meningkatkan penerimaan bukan pajak mencakup pengumpulan

dana oleh pemerintah di luar anggaran serta meningkatkan kinerja BUMN dengan privatisasi

dan peningkatan dalam manajemennya.

b) Penyehatan Sistem Perbankan

Untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan memulihkan kepercayaan masyarakat

terhadap perbankan nasional, langkah-langkah mendasar dari kebijakan penyehatan dan

restrukturisasi perbankan pada dasarnya terdiri dari dua kebijakan pokok, yaitu:

1. Kebijakan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat guna mendukung

pemulihan dan kebangkitan perekonomian nasional melalui:

a. program peningkatan permodalan bank,

b. penyempurnaan peraturan perundang-undangan, antara lain, mencakup:

i) perizinan bank yang semula merupakan wewenang Departemen Kuangan

dialihkan kepada Bank Indonesia .

ii) investor asing diberikan kesempatan yang lebih besar untuk menjadi

pemegang saham bank.

iii) rahasia bank yang semula mencakup sisi aktiva dan pasiva diubah menjadi

hanya mencakup nasabah penyimpan dan simpanannya.

c. penyempurnaan dan penegakkan ketentuan kehati-hatian, antara lain:

i) Bank-bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum (Capital

Adequacy Ratio) sebesar 4% pada akhir tahun 1998, 8% pada akhir tahun

1999, dan 10% pada akhir tahun 2000, sebagaimana telah diumumkan

pemerintah pada bulan Juni 1998.

ii) Melakukan tindakan hukum yang lebih tegas terhadap pemilik dan pengurus

bank yang terbukti telah melanggar ketentuan yang berlaku.

2. Kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan perbankan yang telah terjadi dengan

mempercepat pelaksanaan penyehatan perbankan.

Langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh dalam rangka mendukung pemulihan

ekonomi, membangun kembali sistem perbankan yang sehat, dan memulihkan

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, antara lain, meliputi: 1) pemberian

jaminan pembayaran kepada deposan dan kreditur; 2) pembentukan Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas untuk melakukan restrukturisasi bank-bank

yang kurang atau tidak sehat; 3) melakukan due diligence terhadap bank-bank yang

diambil alih pengelolaannya dan terhadap bank-bank lainnya; dan 4) menyusun RUU

perbankan yang akan mengatur kembali ketentuan mengenai kerahasian bank,

pengawasan, pemilikan investor asing, dan kedudukan BPPN serta bank sentral.

Dengan kebijaksanaan tersebut di atas diharapkan kinerja perbankan nasional menjadi

lebih sehat dan efisien sehingga terpercaya serta mampu menjadi bank yang dikelola

secara profesional terutama dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut daya

saing tinggi.

c) Restrukturisasi Hutang Luar Negeri

Hutang luar negeri swasta dan pinjaman antar bank-bank yang besar telah menjadi penyebab

terpenting terhadap melemahnya nilai tukar rupiah. Hutang-hutang tersebut dalam tahun

1998/1999 akan jatuh tempo dalam jumlah yang besar. Padahal melemahnya nilai tukar

rupiah yang terus berlanjut akan semakin memperburuk kondisi perekonomian nasional.

Oleh karena itu untuk mengurangi permintaan terhadap mata uang asing dan sekaligus

memberi kesempatan kepada para debitur untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, dalam

kesepakatan Frankfrut tanggal 4 Juni 1998, telah disusun kerangka restrukturisasi hutang

dunia usaha, skema penyelesaian hutang antar bank dan pengaturan tentang fasilitas

pembiayaan perdagangan. Dalam kesepakatan tersebut para kreditur dan debitur secara

sukarela dapat menyepakati jumlah hutang dan perubahan pinjaman menjadi equity, dan ada

persyaratan minimal masa pengembalian 8 tahun termasuk masa tenggang 3 tahun, maka

dilihat dari upaya penguatan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, berarti restrukturisasi

hutang swasta dan perbankan tersebut minimal dapat mengurangi permintaan valuta asing

selama 3 tahun. Untuk mendorong penyelesaian hutang swasta telah diluncurkan Prakarsa

Jakarta yang memungkinkan para kreditur dan debitur menyelesaikan hutang piutang di luar

pengadilan niaga, yaitu melalui restrukturisasi modal perusahaan.

Restrukturisasi hutang luar negeri swasta dan pinjaman antar bank di Indonesia serta

penambahan dana luar negeri baik yang berasal dari CGI maupun tambahan dana dari IMF

telah dapat meningkatkan sisi penyediaan valuta asing. Sebagai konsekuensi interaksi

antara naiknya persediaan dengan turunnya permintaan valuta asing tersebut diharapkan

dapat menguatkan nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya juga akan menurunkan laju

inflasi. Untuk kepentingan itulah dan untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia maka

pemerintah hingga saat ini masih mempertahankan kebijaksanaan lalulintas devisa dengan

sistem devisa bebas. Sementara itu untuk mengurangi tekanan terhadap keuangan negara dan

neraca pembayaran luar negeri, melalui Paris Club, Indonesia telah melakukan penjadwalan

kembali hutang pemerintah untuk tahun 1998/1999 – 1999/2000. Dalam rangka itu

pemerintah telah berhasil menunda pembayaran cicilan pokok sebesar US dollar 4,2 miliar.

d) Reformasi Struktural di Sektor Riil

Agar perekonomian, terutama sektor riil dapat berkembang lebih efisien, pemerintah

melancarkan berbagai program reformasi struktural. Reformasi struktural di sektor riil

mencakup: a) penghapusan berbagai praktek monopoli, b) deregulasi dan debirokratisasi

di berbagai bidang, termasuk bidang perdagangan dalam dan luar negeri dan bidang

investasi, dan c) privatisasi BUMN.

Meskipun perekonomian nasional sebelum krisis ekonomi mengalami pertumbuhan yang

cukup tinggi, tetapi ternyata terdapat kelemahan-kelemahan, antara lain, adanya praktekpraktek

monopoli di berbagai bidang usaha. Dengan praktek-praktek monopoli telah terjadi

konsentrasi kekuatan pasar hanya pada satu atau beberapa pelaku usaha, sehingga kegiatan

produksi, distribusi menjadi tidak efisien dan secara lebih luas daya saing perekonomian

nasional menjadi lemah. Kebijaksanaan penghapusan monopoli yang telah dan akan

dilakukan, antara lain adalah: penghapusan monopoli yang dilakukan oleh Bulog dalam

mengimpor dan penyaluran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak

goreng, gula pasir, terigu, dan jagung, sehingga Bulog hanya akan menyalurkan beras;

penghapusan BPPC; penghapusan kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal atau

horizontal, monopoli produksi minyak pelumas oleh Pertamina dan lain-lain.

Dalam upaya menghapus monopoli tersebut pemerintah telah mengajukan ke DPR RUU

tentang persaingan yang sehat. Dengan adanya penghapusan monopoli diharapkan ekonomi

biaya tinggi bisa dihindarkan sehingga bisa meningkatkan daya saing perekonomian

nasional. Dengan hapusnya monopoli, masyarakat juga diuntungkan sebab akan memperoleh

barang dengan kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih murah.

Dalam kaitannya dengan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang, antara lain,

mencakup: a) mencabut peraturan yang membatasi kepemilikan investor asing sampai 49

persen dari perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar pada pasar modal; b) merevisi daftar

negatif investasi dengan pengurangan jumlah bidang usaha yang tertutup bagi investor

asing; c) mencabut pembatasan investasi asing dalam perkebunan kelapa sawit, dalam

perdagangan eceran dan dalam perdagangan besar; d) mencabut ketentuan tataniaga yang

bersifat restriktif untuk pemasaran semen, kertas dan kayu lapis; e) menghapus harga

patokan semen (HPS); dan f) menerapkan perdagangan bebas lintas batas Dati I dan Dati II

untuk semua komoditas termasuk cengkeh, kacang mete dan vanili dan mencabut kuota yang

membatasi penjualan ternak.

e) Promosi Ekspor

Dalam situasi permintaan dalam negeri yang menurun, maka wahana untuk memulihkan

kembali perekonomian Indonesia adalah melalui promosi ekspor. Tambahan pula dengan

nilai tukar rupiah yang terdepresiasi tinggi dewasa ini, Indonesia makin memiliki daya saing

dalam barang ekspor yang padat karya dan padat kekayaan alam. Namun peningkatan ekspor

dewasa ini dihadapkan kepada beberapa kendala, yakni keengganan pihak luar negeri

membeli barang Indonesia , ketiadaan bahan baku , serta hal-hal yang berhubungan dengan

pelaksanaan ekspor, seperti misalnya operasi pelabuhan, kecepatan kerja, bea dan cukai, dan

administrasi perpajakan.

Keengganan pembeli luar negeri untuk merencanakan pembelian terhadap produk industri

manufaktur Indonesia , antara lain, disebabkan oleh kekhawatiran mereka atas

ketidakmampuan para pengusaha Indonesia untuk dapat memenuhi pesanan tersebut tepat

waktu. Hal ini erat kaitannya dengan permasalahan sosial politik yang terjadi di Indonesia

dewasa ini. Dengan demikian dalam upaya untuk mendorong ekspor, upaya terwujudnya

stabilitas sosial politik sangatlah penting.

Kesepakatan Frankfurt akan berdampak positif bagi penyediaan bahan baku impor yang

dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan produksi yang berorientasi ekspor. Selain itu

mulai bulan Juli 1998 Bank Indonesia mengadakan program jaminan pre-shipment kepada

eksportir yang sudah memperoleh L/C dari luar negeri untuk memperlancar impor bahan

baku yang diperlukan dan untuk pembiayaan ekspor pre-shipment. Sementara itu untuk

memperoleh modal kerja kebijaksanaan yang ditetapkan ada kaitannya dengan

restrukturisasi dunia perbankan, dunia usaha, dan restrukturisasi pinjaman dunia usaha

terhadap perbankan dalam negeri.

 

Nama: Jennifer Merry Helena

Kelas: 1EB10

NPM: 29210996

About jennmerryhelena

hey its me jeje :) this blog is for my assignments.. and just for another word to write
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s